TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kasus skandal 1Malaysia Development Berhad menjadi contoh yang harus dihindari dalam keberjalanan Lembaga Pengelola Investasi nantinya. Karena itu, ia menjadikan perkara yang menyeret bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tersebut sebagai salah satu contoh kasus dalam pemilihan Dewan Pengawas LPI.
"Kasus 1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini dan dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas, kami secara spesifik menanyakan supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus seperti 1MDB," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 25 Januari 2021.
Sebelumnya, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan ada sekitar USD 4,5 miliar dana dari 1MDB yang disalah gunakan. 1MDB adalah sebuah lembaga investasi yang didirikan oleh Najib pada 2009 dan Goldman Sachs telah membantu mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan Najib pada awal masa pemerintahannya untuk mempercepat investasi di Malaysia.
Nama-nama yang telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengawas LPI, menurut Sri Mulyani, adalah mereka yang mengetahui praktik tata kelola yang mesti dihindari supaya tidak terjadi kasus serupa 1MDB.
"Karena itu pondasi transparansi akuntabilitas perlu dibangun. Terutama nanti di dalam keputusan awal dewas yang merupakan peraturan awal yang menjadi pondasi dewan direktur melaksanakan tugas," ujar dia.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui tiga usulan nama yang akan berada di dalam dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Ketiga nama calon yang dipilih presiden Joko Widodo atau Jokowi itu adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.
